Ilustrasi

JAKARTA - Polda Metro Jaya meniadakan kebijakan ganjil genap di Jakarta di 13 ruas jalan mulai 29 April hingga 6 Mei 2022 atau selama masa libur dan cuti bersama Lebaran 2022.

Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Pol Sambodo Purnomo Yogo mengatakan, aturan ganjil genap mengacu kepada Pergub Nomor 88 tahun 2019 tentang pelaksanaan ganjil genap.

"Sehingga ketika ada kebijakan pemerintah untuk adanya libur bersama pada masa lebaran 2022 ini yang dimulai dari tanggal 29 April sampai 6 Mei, maka pada tanggal itu tidak berlaku,"ujar Sambodo, Selasa (27/4/2022).

Meski begitu, lanjutnya, kebijakan ganjil genap ini tetap berlaku di jalan tol. Di jalan bebas hambatan itu, kebijakan tetap berlaku selama arus mudik dan arus balik.

”Kecuali di jalan tol, kebijakan ini akan tetap dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan one way atau satu arag baik pada arus mudik maupun arus balik,”ungkapnya.

Ia juga memastikan tidak ada tilang dalam penerapan kebijakan ganjil genap di tol. Petugas yang berjaga hanya memastikan kendaraan yang masuk sesuai dengan jadwal ganjil genap .

”Tidak ada  tilang, bagi kendaraan yang tidak sesuai aturan ganjil genap hanya diminta tidak boleh masuk,”tandasnya.

13 ruas jalan yang menerapkan ganjil genap di Jakarta yakni:

1. Jalan M.H. Thamrin;

2. Jalan Jenderal Sudirman;

3. Jalan Sisingamangaraja;

4. Jalan Panglima Polim;

5. Jalan Fatmawati mulai dari Simpang Jalan Ketimun 1 sampai dengan Simpang Jalan TB Simatupang;

6. Jalan Tomang Raya;

7. Jalan Jenderal S. Parman mulai dari Simpang Jalan Tomang Raya sampai dengan Jalan Gatot Subroto;

8. Jalan Gatot Subroto;

9. Jalan M.T. Haryono;

10. Jalan H.R. Rasuna Said;

11. Jalan D.I. Panjaitan;

12. Jalan Jenderal A. Yani mulai dari Simpang Jalan Bekasi Timur Raya sampai dengan Simpang Jalan Perintis Kemerdekaan;

13. Jalan Gunung Sahari. (red)

Comments

Leave a Comment

Berita Lainnya

Pemkab Taput Berharap Pembangunan Instasi Pengolahan Air Minum Segera Terealisasi

TAPANULI UTARA - Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara (Taput) harapkan Dirjen Cipta Karya Kementrian PUPR segera merealisasikan pembangunan Instalasi Pengolahan Air Minum agar

Dua Saksi Meringankan Rahmat Effendi Diperiksa KPK

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil dua saksi meringankan terkait dengan kasus korupsi pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi

KPPU Ajak Kemendag Usut Dugaan Mafia Minyak Goreng

JAKARTA - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengajak Kementerian Perdagangan (Kemendag) berkoordinasi untuk mengusut dugaan mafia minyak goreng.

Ketua KPPU Uka

Presiden Dukung Regulasi "Publisher Rights" Segera Diterbitkan

Jakarta - Presiden Joko Widodo mendukung regulasi hak cipta jurnalistik atau "publisher rights" segera diterbitkan untuk mendukung penataan ekosistem industri pers Nasional.

Ini Klarifikasi KMHDI Terkait Tuduhan Berafiliasi dengan Organisasi Teroris

JAKARTA - Mantan Presidium Pusat Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI) masa bakti (2012-2014) I Made Bawayasa angkat bicara dan memberikan klarifikasi ter

Ditengah Refocusing Anggaran, Kementerian PUPR  Prioritaskan Pembangunan SPAM IPA Tarutung

JAKARTA - Kementerian PUPR Republik Indonesia mengalami pengurangan anggaran yang cukup besar dampak pandemi Covid-19. Namun kelanjutan pembangunan SPAM (Sistem Penyed