Ketua Komisi II DPRD Kota Bekasi, Arif Rahman Hakim. PALAPA POS/Yudha

BEKASI - Ketua Komisi II DPRD Kota Bekasi, Arif Rahman Hakim mengatakan setelah melakukan inspeksi mendadak banyak menemukan pelanggaran penyalagunaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) dan yang seharusnya untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH) khususnya di sektor industri.

Hal tersebut disampaikan Komisi II dalam saat sidang Paripurna DPRD Kota Bekasi, Kamis (28/4/2022). Arif menegaskan, perlu langkah kongkrit dari Pemerintah Kota Bekasi untuk menyelesaikan penyalah gunaan ruang terbuka hijau.   

"Kita banyak menemukan pelanggaran, dan perlu langkah tegas dengan menindak masyarakat maupun pengusaha yang melanggar memamfaatkan PSU untuk lahan bangunan,”tegasnya.   

Lebih lanjut Arif mengungkapkan, yang melakukan pelanggaran menyadari adanya kesalahan yang dilakukan, namun tidak ada tindakan untuk merubah set plane ataupun mengembalikan fungsi ruang terbuka hijau (RTH) sebagaimana mestinya.

"Ini kan penyerapan air sudah berkurang dan sudah terjadi pemadatan dan penyebab terjadinya banjir di suatu daerah. Kalau menurut Peraturan Menteri PUPR harus tersedia Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) sebanyak 40 persen yang melibatkan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan lain sebagainya," ujarnya.

Ia pun menuding terjadinya pelanggara, dikarenakan factor kurangnya fungsi pengawasan dan kontrol dari Dinas Tata Ruang (Distaru) Kota Bekasi. Terlebih ia pun mengaku saat melakukan sidak kepada PT. Sinar Jaya hampir sama sekali tidak ada Ruang Terbuka Hijau (RTH).

"Kita merekomendasikan bahwa harus segera merubah set plane melibatkan Dinas Tata Ruang dan DBMSDA. Kalaupun ada pelanggaran segera ajukan kepada Pemerintah Daerah atau akan kita kasih rekomendasi penyegelan atau pembongkaran,"ucapnya tegas.

Lebih lanjut, pria yang berasal dari Fraksi PDI Perjuangan tersebut menegaskan, Dinas Tata Ruang (Distaru) harus memiliki UPTD di setiap Kecamatan, dengan tujuan memudahkan pengawasan dan kontrol terhadap industri yang tidak sesuai dengan Peraturan Menteri PUPR.

"Ketika kita tidak pernah melihat dan hanya mengeluarkan ijin, merekomendasi, mengeluarkan IMB dan lain sebagainya, itu hanya dikaji saat mereka mengajukan tetapi tidak ada fungsi pengawasan, ini sangat disayangkan,"tutupnya.

Penulis : Yudha

Comments

Leave a Comment

Berita Lainnya

Melalui Sicita PDI Perjuangan Pecahkan Rekor Muri

BEKASI - Dalam rangka pemecahan rekor Muri, PDI Perjuangan lakukan Senam Indonesia Cinta Tanah Air (Sicita) 2022 serentak diseluruh Indonesia. Dalam hal ini Dewan Pimpinan Cab

Plt Wali Kota Bekasi Tri Adhianto Tjahyono Lantik Pejabat Eselon III dan IV

BEKASI - Usai ramainya pemberitaan mengenai rotasi dan mutasi yang sempat dianggap tidak sah bagi sebagian kalangan terutama beberapa anggota DPRD Kota Bekasi tidak 

Anggota DPRD Nicodemus Godjang Termakan Isu Mutasi dan Rotasi

BEKASI - Walaupun mutasi dan rotasi di lingkungan Pemerintahan Kota (Pemkot)  belum dilaksanakan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Bekasi Tri Adhianto Tjahyono sudah m

Mantan Dirjen OTDA : Langkah Plt Wali Kota Bekasi Lakukan Mutasi Sudah Benar  

BEKASI - Beredar kabar mutasi dan rotasi pejabat di Pemerintah Kota Bekasi melalui surat permohonan atau pengajuan sejumlah nama pejabat ke Kementerian Dalam Negeri belum lama

Plt. Wali Kota Bekasi Monitoring Terminal Kota Bekasi

BEKASI - H-2 Idul Fitri 1443 Hijriah, Tri Adhianto dengan didamping Kapolres Metro Bekasi Kota Kombespol Hengki monitoring keadaan terminal Kota Bekasi, Sabtu (30/4/2022).

Berikut Jalan Lintasan Mudik Diperbaiki DBMSDA Kota Bekasi

BEKASI - Memasuki kepadatan arus mudik menjelang Idul Fitri, Bidang Bina Marga pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) Kota Bekasi lakukan perbaikan jalan guna meng