Plt. Juru Bicara KPK Ali Fikri. IST

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membenarkan penangkapan terhadap Bupati Penajam Paser Utara Abdul Gafur Mas'ud di Jakarta.

"Benar KPK menangkap Bupati Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur,"ungkap Plt. Juru Bicara KPK Ali Fikri di Jakarta, Kamis (13/1/2022).

Tim penindakan KPK sebelumnya menangkap 11 orang dalam operasi tangkap tangan (OTT). Tujuh orang ditangkap di Jakarta terdiri dari aparatur sipil negara (ASN) Pemkab Penajam Paser Utara Kalimantan Timur, dan pihak swasta.

BACA JUGA ; Barang Bukti Rp 5,7 M, KPK Tetapkan Wali Kota Bekasi Tersangka Korupsi

BACA JUGA : KPK OTT Wali Kota Bekasi Diduga Kaitan Lelang Jabatan dan PBJ

Empat orang lainnya ditangkap di Kalimantan Timur dari unsur ASN Pemkab Penajam Paser Utara dan pihak swasta.

“KPK dalam OTT mengamankan barang bukti uang dalam bentuk pecahan rupiah. Mereka saat ini sedang diperiksa di Gedung KPK. Sesuai dengan KUHAP, KPK memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status pihak-pihak yang telah ditangkap,”kata Ali Fikri.

Dinformasikan KPK, penangkapan Abdul Gafur Mas'ud dan kawan-kawan terkait dengan dugaan penerimaan suap dan/atau gratifikasi. (red)

Comments

Leave a Comment

Berita Lainnya

Tiga Lurah Kota Bekasi Dipanggil KPK

JAKARTA – Tiga Lurah dari Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan

KPK Tahan Tersangka Bupati Langkat dan Kawan-kawan

JAKARTA – Setelah ditetapkan menjadi tersangka Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Bupati Langkat Terbit Rencana Peranginangin (TRP) dan empat orang lainnya 

KPK Terus Dalami Dugaan Aliran Dana Wali Kota Bekasi Nonaktif RE

JAKARTA - Pemeriksaan beberapa saksi oleh KPK mendalami dugaan aliran dana terhadap tersangka Wali Kota Bekasi nonaktif Rahmat Effendi (RE) kasus dugaan korupsi pengadaan

KPK Periksa Tujuh ASN Pemkot Bekasi Saksi Kasus Rahmat Effendi

JAKARTA - Mendalami terkait penentuan proyek-proyek di Kota Bekasi atas dugaan intervensi Wali Kota nonaktif, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periksa/ konfirmasi tujuh saks

KPK : Apabila Ditemukan Bukti, Perkara Wali Kota Bekasi Nonaktif Dimungkinkan Dijerat Pasal TPPU

JAKARTA – Apabila ditemukan bukti yang cukup, pekara dugaan korupsi tersangka Wali Kota Bekasi nonaktif Rahmat Effendi (RE) dan tersangka lainnya memungkinkan diterapkan

KPK Panggil Sekda Kota Bekasi Untuk Tersangka Rahmat Effendi

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), memanggil Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bekasi Reny Hendrawati sebagai saksi penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan barang, j