Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri saat jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (6/1/2021). PALAPA POS/ IST

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan kembangkan kasus dugaan korupsi pengadaan barang, jasa, dan lelang jabatan di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.

Wakil Ketua KPK Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan, kasus tersangka Wali Kota Bekasi nonaktif Rahmat Effendi akan dikembangkan, akan tetapi pengembangannya akan lebih fokus pada harta-harta irasional dari para pihak terkait terutama terkait suap dan gratifikasi,

"Apakah akan dikembangkan, dan kalau dikembangkan kemungkinan aja mengarah ke legislatif. Saat ini KPK masih fokus terkait suap dan gratifikasinya dulu,"kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa (11/1/2022).

BACA JUGA : Usai Tetapkan Rahmat Effendi Tersangka, KPK Amankan Dokumen Ganti Rugi Lahan

BACA JUGA ; Barang Bukti Rp 5,7 M, KPK Tetapkan Wali Kota Bekasi Tersangka Korupsi

BACA JUGA ; KPK OTT Wali Kota Bekasi Diduga Kaitan Lelang Jabatan dan PBJ

Terkait kasus tersebut kata Nurul Ghufron, KPK fokus kemungkinan adanya bentuk suap dan gratifikasi yang tidak hanya ditemukan pada saat operasi tangkap tangan (OTT),

“KPK akan kembangkan gratifikasi dan suap yang kemungkinan terjadi sebelum operasi tangkap tangan,”ujar Nurul Ghufron.

Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Karyoto mengatakan, KPK mengungkap sebuah perkara dan mengetahui OTT diawali dengan suap memiliki instrumen penggeledahan.

"Terkait Wali Kota Bekasi tentunya sumber yang harus dipertimbangkan untuk dikaitkan dengan penggeledahan-penggeledahan yang dilakukan,"ujarnya.

Lebih lanjut Karyoto menyampaikan, hasil penyelidikan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait ditemukan dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) akan dijadikan bahan pertimbangan pengembangan kasus yang melibatkan Rahmat Effendi.

"Pintu sudah terbuka untuk menelusuri apakah ada tindak pidana korupsi lain yang signifikan,"ungkap Karyoto. (red/atr)

Comments

Leave a Comment

Berita Lainnya

Tiga Lurah Kota Bekasi Dipanggil KPK

JAKARTA – Tiga Lurah dari Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan

KPK Tahan Tersangka Bupati Langkat dan Kawan-kawan

JAKARTA – Setelah ditetapkan menjadi tersangka Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Bupati Langkat Terbit Rencana Peranginangin (TRP) dan empat orang lainnya 

KPK Terus Dalami Dugaan Aliran Dana Wali Kota Bekasi Nonaktif RE

JAKARTA - Pemeriksaan beberapa saksi oleh KPK mendalami dugaan aliran dana terhadap tersangka Wali Kota Bekasi nonaktif Rahmat Effendi (RE) kasus dugaan korupsi pengadaan

KPK Periksa Tujuh ASN Pemkot Bekasi Saksi Kasus Rahmat Effendi

JAKARTA - Mendalami terkait penentuan proyek-proyek di Kota Bekasi atas dugaan intervensi Wali Kota nonaktif, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periksa/ konfirmasi tujuh saks

KPK : Apabila Ditemukan Bukti, Perkara Wali Kota Bekasi Nonaktif Dimungkinkan Dijerat Pasal TPPU

JAKARTA – Apabila ditemukan bukti yang cukup, pekara dugaan korupsi tersangka Wali Kota Bekasi nonaktif Rahmat Effendi (RE) dan tersangka lainnya memungkinkan diterapkan

KPK Panggil Sekda Kota Bekasi Untuk Tersangka Rahmat Effendi

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), memanggil Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bekasi Reny Hendrawati sebagai saksi penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan barang, j