Ilustrasi/ IST

TOBA - Gaji Aparatur Sipil Negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Toba belum dapat dicairkan sampai dilaksanakannya pelantikan dan perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) sesuai Perda nomor 9 tahun 2020 Kabupaten Toba. 

Kepala BPKAD Toba Ganyang Situmorang, membenarkan hal tersebut meski diakui daftar gaji ASN sudah dipersiapkan.

"Daftar gaji sudah kami kerjakan sebagian bagi OPD yang tidak mengalami perubahan namun karena belum ada pengukuhan atau pelantikan, belum bisa kita bayarkan", jelasnya. 

Perubahan nomenklatur di 12 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tentu merubah tugas pokok dan fungsi masing-masing, hal ini juga berlaku di BPKAD Toba dimana 2 bidang yang ada akan diambil untuk badan pengelolaan pendapatan daerah. 

"Saya belum bisa pastikan kapan pencairan,  tapi tanya saja BKD. Hingga saat ini belum ada keluhan dari ASN, karena sudah kami jelaskan agak telat penggajian nanti karena berubah struktur karena pejabatnya belum dikukuhkan jadi belum ada yang menandatangani Surat Perintah Pembayaran Dana (SP2D)", imbuhnya.

Plt Kepala BKD Toba, Augus Sitorus menjelaskan, perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) sesuai Perda nomor 9 tahun 2020 Kabupaten Toba dan pelaksanaan asesmen yang masih dalam proses.

"Kebetulan kita baru melakukan asesmen jadi hasilnya baru selesai dan kita kirimkan ke KASN. Jadi kalaupun untuk pengukuhan bukan sengaja kita memperlambat itu harusnya kan bisa dilakukan hari-hari yang lalu, bukan setelah saya disini", terangnya, Selasa (11/1/2022).

"Sekalian dengan itu kebetulan karena ada perubahan SOTK, kalau kita kukuhkan nanti tentu pengukuhan ini dimaknai sebagai pelantikan sementara proses asesmen sedang berjalan, itu makanya belum kita lakukan pengukuhan jadi sebaiknya kita tunggu saja sekalian hasil asesmen nanti, karena tidak ada juga artinya nanti kita kukuhkan SOTK nya kalau orangnya tidak ada", sambungnya. 

Ditanya berapa lama lagi hingga pelantikan dilaksanakan, Augus berharap dapat terlaksana sesegera mungkin. 

"Sudah kita kirim hari Jumat kemaren, paling cepat biasanya 2 minggu, kita upayakan ini segera mungkin dan kalau boleh setelah keluar nanti rekomendasi KASN, kita laporkan ke Gubernur, gubernur juga melaporkan ke Mendagri, keluar rekomendasi Mendagri, langsung pengukuhan atau pelantikan sekalian", pungkasnya.

Penulis : Desi

Comments

Leave a Comment

Berita Lainnya

Parkirkan Alat Berat dan Trado, Diduga Berniat Halangi Pembangunan Ringroad Soekarno

TAPANULI UTARA - Proses pembangunan jalan lingkar luar (Ringroad) Jalan Soekarno mendapat sandungan. Pasalnya, pihak kontraktor pelaksana yang mengejar target penyelesaian jal

Pembinaan dan Bona Taon Notaris dan PPAT, Kakanwil Kemenkumham Sumut : Layani Masyarakat dengan Bai

BALIGE - Tiga puluhan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) se Tapanuli Raya melaksanakan acara syukuran Bona Taon di Ball Room Hotel Labersa, Balige, Kabupaten Toba,

Jalan Bukit Barisan Balige Butuh Perhatian Serius Pemerintah

BALIGE - Kondisi jalan Kabupaten tepatnya di Jalan Bukit Barisan Balige, Kecamatan Balige semakin memprihatinkan, pasalnya badan jalan yang sudah rusak ditambah genangan air s

Petani Olah Lahan Tidur Sepanjang Ringroad Soekarno  

TAPANULI UTARA - Pasca dibukanya akses jalan Ringroad Soekarno di Siborongborong, Tapanuli Utara, warga Desa Sitabotabotoruan mulai membidik lahan tidur yang selama ini belum

Donny : Kades Jangan Sesukanya Berhentikan dan Angkat Perangkat Desa

TAPANULI UTARA - Kepala Dinas Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Donny Simamora menegaskan agar Kepala Desa tidak sesukanya memberhentikan dan mengangkat perangkat

Jaegopal Hutapea Hibahkan Lahan Dukung Pembangunan Jalan Ringroad Soekarno

TAPANULI UTARA - Berbeda dengan Capt. Anton Sihombing yang tetap berupaya meminta lahannya diganti untung. Bahkan akibat tuntutannya tidak dipenuhi melakukan pembangunan tembo