Ketua Bawaslu Kota Bekasi, Choirunnisa Marzoeki dan komisioner Bawaslu photo bersama dengan Kordiv Humas Bawaslu Provinsi, Lolly Suhenti.(PALAPAPOS/Yudha)

BEKASI - Badan Pengawas Pemilu Kota Bekasi adakan kegiatan webinar terkait efektifitas pemilihan di 2024. Agenda tersebut turut mengundang KPUD, Kesbangpol, perwakilan partai, DPD KNPI, dan organisasi kemahasiswaan di Kota Bekasi Kamis, (10/6/2021).

Webinar ini mengusung tema Penyederhanaan Surat Suara Pada Pemilu Serentak 2024.

"Soal penyederhanaan surat suara sebetulnya inisiatif dari KPU, terhitung 3 Juni 2021 kemarin sudah ada kesepakatan dari pemerintah dan DPR-RI. Dan penyelenggaraan pemilu yaitu DKKP, KPU bahwa akan diselenggarakan pemilu serentak di 2024,"urai ketua Bawaslu Kota Bekasi Choirunnisa Marzoeki.

Menurutnya, dari pertemuan yang dilakukan pada 3 Juni 2024 bahwasanya pemilu serentak akan dilakukan pada 28 Februari 2024. Yaitu, pemilihan presiden serta pemilihan legislative, dan 27 November 2024 pemilihan kepala daerah.

Kegiatan ini merupakan hasil evaluasi dari tahapan pemilu serentak di 2019. Dirinya pun mengatakan, pemilihan presiden lebih banyak dibandingkan pemilihan legislatif.

"Semoga di 2024 virus covid-19 sudah tidak ada, namun kami sudah melakukan persiapan menjelang 2024 ketika covid-19 belum beranjak di negeri ini,"terangnya.

Terpisah, Koordinator Divisi Humas Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Lolly Suhenti yang juga turut hadir sangat mengapresiasi kegiatan ini.

"Acara ini menarik, karena isu ini masih menjadi pembicaraan hangat dan baru di Kota Bekasi yang mengangkat isu penyederhanaan surat suara. Terlebih masa kerja Bawaslu sedang giat-giatnya karena kesadaran melakukan pengawasan partisipatif itu tidak bisa mendekati 2024, harus jauh-jauh hari sebelum penyelenggaraan,"jelas dia.

Menurut Lolly, hal ini agar kerumitan di 2019 tidak terulang kembali. Karena pada saat itu banyak yang mengalami sakit bahkan sampai meninggal dunia karena beban kerja yang banyak.

"Semoga di 2024 bisa disiasati agar tidak kembali terjadi kerumitan, seperti administrasi yang rumit dan lainnya. Karena Demokrasi adalah menjaga hak pilih warga negara,"tandasnya.

Penulis : Yudha

Editor : Benys

Comments

Leave a Comment

Berita Lainnya

Akhirnya, Pansel Umumkan Tiga Nama Calon Sekda Kabupaten Bekasi

BEKASI – Panitia seleksi (Pansel) aakhirnya umumkan tiga nama calon Sekretaris Daerah (Sekda) setelah sebelumnya sempat tertunda.

Yerry Yanuar panitia seleksi mengata

Pemkab Bekasi Kembali Refocusing Anggaran 158 Milyar

BEKASI - Refocusing anggaran kembali dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi untuk penanganan Covid-19 sebesar Rp 158 miliar. Jumat, (25/6/2021).

Menurut Kepala Bida

Sekolah Tatap Muka di Kabupaten Bekasi Ditunda

BEKASI – Wabah Covid-19 yang belum mereda membuat Pemkab Bekasi memutuskan program Pembelajaran Tatap Muka (PTM) tertunda yang sebelumnya direncanakan Juli 2021, dengan alas

Kadisdukcapil: Soal Apartemen, Kita Hanya Supporting

BEKASI- Kepala Disdukcapil Kota Bekasi Taufiq Hidayat mengakui, pihaknya hanya sebagai supporting System perapihan data kependudukan.

Hal itu disampaikan menggapi adanya d

BP Jamsostek Bersama Pemkab Bekasi Optimalkan Inpres No 2 Tahun 2021

BEKASI – Badan Penyelenggara (BP) Jamsostek Cabang Bekasi-Cikarang lakukan rapat koordinasi dengan Pemkab Bekasi,  agenda membahas realisasi dan percepatan implementasi Inst

Disperkimtan: Revitalisasi Alun-alun Kota Bekasi Tahap Pelaksanaan

BEKASI-Alun-alun Kota Bekasi di Jalan Veteran, Kelurahan Margajaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi  direvitalisasi. Ssat ini masuk tahap pelaksanaan, dan Proyek revitalisasi dit