Wali Kota Tebing Tinggi Umar Zunaidi Hasibuan saat menerima Piagam WTP dari Kabid PAPK Kanwil DJPB Provsu, Mercy Monika R Sitompul. PALAPAPOS/Ronald Pasaribu
TEBING TINGGI – Wali Kota Tebing Tinggi Umar Zunaidi Hasibuan menerima piagam Wajar Tanpa Pengeculian (WTP) atas capaian opini WTP diberikan langsung Kabid PAPK Kanwil DJPB Provinsi Sumatera Utara, Mercy Monika R Sitompul di kantor KPPN Jalan Sutoyo Kota Tebing Tinggi, Kamis (12/11/2020) sore.
Kabid PAPK Kanwil DJPB Provinsi Sumatra Utara, Mercy Monika mengucapkan terima kasih kepada Wali Kota Tebing Tinggi, Kabupaten Deli Serdang dan Kabupaten Serdang Bedagai atas penghargaan capaian WTP tahun 2019.
"Walaupun saat ini masih masa pandemi Covid-19, kegiatan ini merupakan tindak lanjut rapat kerja Akuntansi dan Pelaporan Keuangan tahun 2020 yang telah dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan pada tanggal 22 September 2020 secara virtual," kata Mercy Monika Sitompul.
Dikatakan Mercy, untuk Provinsi Sumatera Utara, dari 33 Kabupaten/Kota, 21 Pemerintah Daerah berhasil mendapat opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Kota Tebing Tinggi, Kabupaten Deli Serdang dan Kabupaten Serdang Bedagai kembali menerima opini WTP atas LKPD tahun 2019.
"Sebagai wujud apresiasi Pemerintah atas capaian tersebut, Menteri Keuangan RI memberikan penghargaan kepada Kota Tebing Tinggi, Kabupaten Deli Serdang dan Kabupaten Serdang Bedagai berupa piagam WTP karena telah berhasil memperoleh opini terbaik dari BPK RI," jelasnya.
Mercy Monika juga menambahkan bahwa capaian opini terbaik atas laporan keuangan merupakan salah satu indikator dari praktik pengelolaan keuangan negara yang sehat serta sesuai dengan perundang undangan dan best practice.
"Capaian WTP merupakan bagian semakin meningkatkan tata pengelola keuangan di pemerintah daerah, bukan hanya mengelola uang negara, barang milik negara, tetapi ini tanggung jawab dalam melaksanakan fungsi Pemerintahan di daerah," sebut Mercy.
Sementara itu, Wali Kota Tebing Tinggi Umar Zunaidi Hasibuan mengatakan, penghargaan WTP diraih berkat kerja keras Organisasi Pimpinan Daerah (OPD).
"Saat ini peran digitalisasi merupakan bagian yang harus kita lakukan, pembayaran dilakukan dengan terbuka dan transparan. Kami menyatakan kami sudah berbuat sebelum ada dukungan dengan Pemerintah Pusat, tentu kami mengharapkan banyak arahan, bimbingan dan saran, agar kami bisa mengoptimalkan daerah," terang Wali Kota Umar Zunaidi Hasibuan. (nal)
Editor: Oloan Siahaan
Comments
Leave a Comment