BEKASI - Sekretaris DPC PDIP Kota Bekasi Ahmad Faisal mengimbau agar Pemerintah Kota Bekasi tidak gelisah atas dorongan audit terhadap pelaksanaan penyelenggaraan Kartu Bekasi Sehat berbasis Nomor Induk Kependudukan yang digencarkan DPRD Kota Bekasi.

"Saya pikir demi kenyamanan transparansi yah perlu diaudit. Jika tidak ada penyimpangan kenapa harus takut diaudit," ujar Ahmad Faisal, Senin (28/10/2019).

Dia mengatakan, langkah lebih lanjut yang akan dilakukan pihaknya adalah meminta data secara kolektif dari masing-masing anggota Fraksi PDIP, kemudian setelah digulirkan, akan diketahui sikap politik yang diambil.

"Harus dibahas lebih dalam lagi, karena saya belum memiliki data yang lebih akurat. Sejauh ini, masih person to person. Karena itu, saya kumpulkan dulu dari masing-masing anggota di fraksi dan konsultasi di partai dan selanjutnya nanti akan dirumuskan," katanya.

Kendati begitu, politisi yang baru menjabat sebagai anggota DPRD Kota Bekasi Periode 2019-2024 ini tidak membatasi opini tentang KS-NIK yang digulirkan anggotanya.

"Saya tidak akan membatasi teman-teman anggota dewan yang lain yang punya data terlebih dahulu. Tetapi, sebelum ada sikap dari partai, saya belum bisa komentar lebih jauh," pungkasnya.

Dorongan dilakukan audit terhadap penyelenggaraan program KS, sebelumnya gencar disuarakan berbagai kalangan, salah satunya dalam diskusi publik yang dihelat Institut for Social and Political Policy Studies (ISP2S) dan Radio Suara Bekasi.

"Kesehatan masyarakat adalah hal yang paling sentral yang harus diperhatikan pemerintah, tidak ada orang sehat mau sakit dan tidak ada orang kaya menolak berobat gratis. Tetapi, program ini tumpang tindih dan seharusnya dilakukan peninjauan lebih dalam lagi," ujar Direktur ISP2S Basan Shanu. (lam)