DOLOK SANGGUL - Pelaksanaan uji kompetensi jabatan pimpinan tinggi (JPT) Pratama yang terkesan tebang pilih di lingkungan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas) menuai kritikan dari tokoh pemuda di daerah itu.

Sebab, dari 33 JPT Pratama di Humbahas, yang diuji kompetensi hanya 15 untuk mengisi 18 JPT Pratama. Tidak fair-nya pelaksanaan uji kompetensi tersebut menjadi alasan mendasar menyampaikan kritikan kepada pengendali pemerintahan di Humbahas.

Ketua DPD KNPI Humbahas, Marusaha Lumban Toruan kepada wartawan, kemarin, meminta bupati untuk tidak tebang pilih dalam melakukan uji kompetensi kepada pimpinan OPD di daerah itu.

“Kalau memang sudah waktunya dilakukan uji kompetensi, ya harus dilakukan untuk semua OPD. Jangan tebang pilih. Apa alasan bupati sehingga uji kompetensi tersebut dilakukan hanya ke beberapa OPD. Harus dijelaskan supaya tidak timbul presepsi negatif di tengah masyarakat,” ujarnya.

Katanya, dari 15 peserta yang di uji kompetensi, beberapa pejabat yang eksodus dari Taput justru tidak dievaluasi melalui uji kompetensi.

“Jangan karena memiliki hubungan dekat dengan bupati, lantas pejabat tersebut tidak perlu dievaluasi. Jelaskan dulu kelebihan dan prestasinya sehingga beberapa pejabat yang satu rumpun dengan Marbun itu ada pengecualian dari 15 pejabat yang di uji kompetensi,” tegasnya.

Bicara soal prestasi, menurut Marusaha, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah justru dinilai tidak berprestasi. Terbukti, sejak menjabat sebagai Kepala BPKPAD, Jhon Harri Marbun masih menyumbangkan silpa yang cukup besar dalam beberapa tahun anggaran, pemotongan DAU, lemahnya serapan anggaran, tidak tuntasnya utang jangka pendek dan masalah pemberian honorarium bagi tenaga kontrak.

“Beberapa masalah diatas menunjukkan bahwa kepala BPKPAD belum bisa menjalankan tupoksinya secara benar dan profesional. Kalau seperti ini, apa nilai plusnya seorang Jhon Harri. Prestasi apa yang ditorehkannya dan apa parameternya sehingga yang bersangkutan tidak perlu dilakukan uji kompetensi,” tanya Marusaha.

Selain BPKPAD, sambung Marusaha, Dinas Pertanian di daerah itu juga salahsatu OPD yang dinilai gagal meningkatkan kualitas pertanian atau swasembada pangan di daerah itu.

Katanya, bahwa dinas yang dipimpin oleh Junter Marbun itu kebanyakan program dan wacana. Namun aplikasi di lapangan justru ou-putnya tidak ada. Sebaliknya, yang ada hanya in-put.

“Untuk pertanian, produksi jagung sudah berapa ton. Bagaimana dengan kentang, bawang dan padi gogo. Kalau dinas ini dikatakan berprestasi, komoditas apa yang bisa diandalkan dari daerah itu dan sudah bagaimana dampaknya terhadap perekonomian masyarakat,” imbuhnya.

Demikian juga Dinas Peternakan dan Perikanan yang dipimpin oleh Luhut Marbun. Sejauh ini, dinas tersebut tidak ada produktifitas yang signifikan.

“Untuk percepatan pembangunan, kita sangat mendukung pemerintah melakukan evaluasi kepada pimpinan OPD melalui uji kompetensi. Namun uji kompetensi itu jangan terkesan tebang pilih hanya karena unsur kedekatan atau kekeluargaan. Evaluasi itu idealnya harus menyeluruh sehingga tidak menimbulkan kecemburuan di kalangan PNS dan masyarakat,” pungkasnya. (and)